DPR Minta Pemerintah Pastikan Tidak Ada Obat Titipan untuk Kepentingan Bisnis

ESIABET – Komisi IX DPR RI bersama pihak terkait membahas Formularium Nasional atau Fornas. Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah agar penyusunan Fornas dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab. Hal ini kata dia, agar dalam prosesnya rakyatlah yang paling diuntungkan, bukan pihak yang lain. Oleh sebab itu, dia ingin pemerintah memastikan tidak ada obat titipan yang masuk untuk kepentingan bisnis.

“Oleh karena itu daftar obat yang masuk fornas harus benar-benar obat terpilih yang paling berkhasiat, aman dan harga terjangkau. Tidak boleh ada obat titipan yang masuk untuk kepentingan bisnis atau lainnya,” ujar Netty dalam keterangan media, Rabu (24/03/2021). Sebagai informasi Fornas merupakan daftar obat terpilih yang digunakan sebagai acuan penulisan resep dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan nasional. Selain itu, Fornas juga dapat digunakan sebagai acuan pemerintah dalam menyusun perencanaan pengadaan obat dan alat kesehatan secara e-katalog agar kebutuhan lapangan terpenuhi, baik di tingkat lokal maupun nasional. Oleh sebab itu, kata Netty, pengendalian mutu obat dan biaya pengobatan berdampak pada optimalisasi pelayanan pada pasien.

“Pemerintah harus memaksimalkan penggunaan e-katalog dalam proses pengadaan obat guna menghindari kekosongan ketersediaan obat serta memudahkan akses masyarakat dalam mendapatkan obat yang tercover BPJS dan obat lainnya,” kata Wakil Ketua Fraksi¬†PKS DPR RI itu. Dengan e-katalog diharapkan masyarakat tidak lagi dibebani dengan obat-obat yang tidak di-cover BPJS. Selain itu, menurutnya Fornas harus meningkatkan efisiensi anggaran pelayanan kesehatan Kemenkes tahun 2021.

“Kemenkes menerima anggaran sebesar Rp169,7 triliun untuk alokasi vaksin, penanganan Covid-19, obat-obatan dan alat kesehatan. Anggaran ini harus dioptimalkan untuk menjamin peningkatan pelayanan kesehatan pada rakyat, termasuk dalam hal ketersediaan obat bagi peserta BPJS,” ujarnya. Netty juga meminta pemerintah agar memastikan ketersediaan obat untuk penyakit katastropik seperti jantung, kanker, stroke, gagal ginjal dan thalasemia, yang mana risiko kematiannya tinggi. Dia juga menyoroti masih kurangnya daftar produk yang tergolong herbal yang memiliki standar, serta fitofarmaka dalam e-katalog obat-obatan. Padahal menurutnya, Indonesia kaya akan sumber daya alam herbal berkhasiat sebagai bahan bakuobat tradisional dan fitofarmaka.

“Pemerintah harus mendukung program penelitian dan pengembangan bahan-bahan alami tersebut sebagai bahan baku obat. Sehingga Indonesia unggul dalam industrialisasi obat tradisional dan fitofarmaka,” terangnya.¬†[ray]

Deposit Pulsa Tanpa Potongan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *